Danger of corruption, Study Guides, Projects, Research of Law of Obligations

Download Danger of corruption and more Study Guides, Projects, Research Law of Obligations in PDF only on Docsity! Korupsi Sebagai Ancaman dan Gangguan Terhadap Bangsa Disusun Oleh : 1. Faris Abdul Aziz (2303419057) 2. Galih Ramadlan (2401418036) 3. Raihana Pratiwi Hadi Kuncoro (2401419009) 4. Alif Adhar Amatullah (3101422074) 5. Naufal Azis Abdullah (3101422073) 6. Dhaifullah Akbar (3101422072) 7. Muhammad Sandiawan Fatulloh (3101422071) 8. Adisti Ayuningtyas (3101422041) 9. Chintya Tri Rahayu Paeran (3101422069) 10. Fadia Aulia Aessa (3101422070) Dosen Pengampu : Bagus Hendradi Kusuma S. H., M. H. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2022 BAB I PENDAUHULUAN Permasalahan korupsi adalah permasalahan yang menarik untuk dikaji terutama mengenai proses penanggulangan atau pencegahannya. Seringkali penanggulangan dan pencegahan korupsi lebih ditekankan pada persoalan penegakan hukum atau penggunaan upaya represif. Upaya penanggulangan dengan menggunakan upaya represif hingga saat ini masih menjadi “primadona” dalam memberantas korupsi. Hukuman atau sanksi bagi pelaku dipandang mampu memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga dapat memuaskan kehendak masyarakat. Penanggulangan korupsi dengan melakukan penegakan hukum pidana pada faktanya masih belum berjalan dengan maksimal. Kehendak negara untuk menekan jumlah korupsi nampaknya masih belum dapat terwujud. Jadi sekalipun telah ada perangkat hukum yang lengkap sebagai sarana penanggulangan korupsi pada faktanya masih belum mampu membrantas perbuatan korupsi itu sendiri. Artinya, sekalipun telah diupayakan suatu cara penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana namun korupsi masih saja bertumbuh dan semakin sulit untuk diberantas. Susahnya pemberantasan korupsi di Indonesia juga disebabkan karena korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia Indonesia. Korupsi sendiri seakan telah membudaya dan manusia Indonesia telah terbiasa dibesarkan dengan perilaku-perilaku koruptif yang dipertontonkan dengan sengaja oleh lingkungan dimana manusia tersebut berada. Hampir semua aspek bidang kehidupan manusia di Indonesia pernah tergerus oleh perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum- oknum tertentu. Perilaku koruptif tersebut cukup lama berada dalam sebuah zona yang sangat nyaman atau tidak tersentuh hukum sehingga dipandang sebagai kewajaran tanpa pernah menyadari kerugian yang akan dialami oleh negara. Hal inilah yang menyebabkan korupsi menjadi penyakit generatif yang diturunkan terus menerus tanpa pernah diberi penanganan yang tepat. mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku kejahatan. Ada beberapa kesulitan dalam proses perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, seperti kurangnya sarana perampasan harta benda yang diperoleh dengan cara pidana. Sistem dan mekanisme perampasan harta kekayaan yang diperoleh melalui jalur pidana saat ini telah gagal mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kerjasama dan pemahaman internasional masih kurang. mekanisme penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum dan waktu yang diperlukan sebelum negara dapat melakukan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana, yaitu setelah mendapat penetapan pengadilan yang bersifat tetap. Sebagai contoh keinginan DPR untuk mendukung pemulihan aset, saat ini sedang dibahas untuk mengatur penyitaan aset hasil tindak pidana melalui undang-undang tersendiri. Usulan UU Penyitaan Harta Pidana terlihat dalam kesepakatan untuk memasukkan UU Penyitaan Harta Kekayaan Pidana, paradigma baru mengacu pada mekanisme pidana perampasan aset. kejahatan terkait dengan berbagai konvensi internasional, khususnya UNCAC, yaitu menggunakan properti mekanisme tanpa penalti. Tentunya hal ini berbeda dengan ketentuan tentang penyitaan dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan di Indonesia selama ini. Karena sampai sekarang dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset dimungkinkan dilakukan setelah proses penegakan hukum memperoleh putusan yang sah secara permanen. Dalam konteks ini, urgensi dan mekanisme pengembalian aset tindak pidana korupsi harus diperiksa. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang pada makalah ini, dapat disimpulkan bahwa : 1. Bagaimana korupsi sangat merugikan bagi negara, bukan hanya pada aspek perekonomian dan keuangan tetapi juga pada aspek pembangunan sosial dan hak- hak sosial masyarakat berbangsa dan bernegara? 2. Apa upaya negara dalam memberantas korupsi seperti yang tertuang didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)? 3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh aparat negara dalam pengembalian aset yang diakibatkan ? 4. Apa saja yang mengakibatkan korupsi sudah menjamur di indonesia sehingga menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat ataupun pemerintahan sehinggap sudah dianggap menjadi budaya? 5. Apakah Putusan Bebas yang dijatuhkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dapat dibenarkan secara hukum? BAB II PEMBAHASAN 1. Penyebab, Bahaya, dan Hambatan Korupsi Korupsi saat ini masih menjadi masalah dan upaya memberantasannya sudah dilakukan dengan berbagai cara, hukuman bagi pelaku diperberat, namun masih saja kita dengar dan baca berita tentang korupsi setiap harinya. Korupsi menjadi sangat berbahaya bagi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi manusia. Bahayanya bisa berakibat fatal bagi masyarakat atau individu. Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan seperti berikut : A. Konsep dan Hambatan Korupsi 1. Bahaya Korupsi terhadap Masyarat dan Individu. Apabila korupsi dalam suatu masyarakat sudah menjadi makanan sehari-hari dan merajarela, maka bisa mengakibatkan masyarakat tersebut menjadi kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik, individu akan mementingkan dirinya sendiri, dan hilangnya budaya gotong royong atau kerja sama di antara masyarakat. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain. Ketika korupsi merajarela di masyakarat, maka hilanglah nilai utama atau kemulyan masyarakat. Hal itulah yang dapat membahayakan untuk standar moral dan intelektual masyarakat. Apabila keadaan masyarakat telah tercipta seperti itu, maka keinginan masyarakat untuk membantu dan berkorban untuk kebaikan dan perkembangan bersama akan menurun dan hilang seiring dengan waktu. perundang-undangan, lemahnya penwgakan hukum penanganan korupsi, dan sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. 4. Hambatan Manajemen, hambatan ini bersumber dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komintmen yang tinggi dan adil, transparan dan akuntabel) yang membuat tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya. Contohnya, kurangnya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, tidak independennya organisasi pengawasan, kurang professionalnya aparat pengawasan, serta kurangnya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam korupsi. 2. Kerugian dan Ancaman Korupsi Bagi Bangsa a. Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia Korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian besar bagi bangsa. Korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di negara-negara, investasi yang lebih sedikit, peningkatan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang melebar. Korupsi juga bisa membuat masyarakat suatu negara kurang bahagia. Korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian besar bagi bangsa. Penyebab Korupsi:  Pertumbuhan ekonomi negara yang melambat (Senin, 2001: Mauro, 1995. 1998. Meon dan Sekkat, 2005).  Pengurangan investasi (Mauro. 1995. 1998; Cuervo-Cazurra, 2006),  Meningkatnya kemiskinan (Gupta dan Alonso-Terme, 2002) dan  Meningkatnya ketimpangan pendapatan (Gyimah-Brempong, 2002; Gupta dan Alonso Terme, 2002; Batabyal dan Chowdhury, 2015). Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian pemerintah akibat kasus korupsi telah mencapai Rp62,93 triliun pada 2021. Kerugian pemerintah akibat skandal korupsi pada 2021 juga tertinggi dalam lima tahun. Sebelumnya, kerugian negara akibat Rasuah mencapai Rp 56,74 triliun pada 2020. ICW mengatakan besarnya kerugian negara pada tahun 2021 karena banyaknya kasus korupsi. Salah satunya terkait kasus korupsi pengelolaan kondensat PT Trans Pasifik Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian Rp 36 triliun, Jiwasraya dengan kerugian negara Rp 16 triliun, dan korupsi impor tekstil senilai Rp1,6 triliun dari PT Fleming Indo Batam. Sementara dari total Rp 62,9 triliun, KPK baru menangani 1% kerugian negara senilai Rp 800 miliar. Sebagian besar kerugian pemulihan negara berasal dari kejaksaan. Apalagi, hukuman ganti rugi bagi terdakwa kasus korupsi masih jauh dari total kerugian yang diderita negara. Selain itu, masih banyak kasus korupsi dari data Badan Kepegawaian negara (BKN) dengan total 2.259 pejabat korup di provinsi, kabupaten, dan kota pada per 17 september 2018. Kemudian, dari BUMN terpantau 119 kasus korupsi dengan kerugian mencapai 47,9 triliun. b. Dampak Korupsi terhadap Pertahanan dan Keamanan Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan antara lain melemahkan alutsista dan sumber daya manusia karena pemborosan anggaran. Sering kita temukan berita dari berbagai media tentang betapa mudahnya negara lain melanggar batas negara Indonesia. Dampak masif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan yaitu lemahnya alustista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Anggaran Harkam terbuang percuma karena korupsi. Kita sering mendengar dari berbagai media bahwa negara lain dengan mudahnya melanggar batas wilayah Indonesia baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Selain itu, korupsi pengadaan pertahanan juga dapat mengakibatkan kerugian yang relatif besar bagi pemerintah karena nilai unit perlengkapan pertahanan cukup tinggi. Saat ini, menurut Adnan, tingkat korupsi di sektor pertahanan Indonesia sangat tinggi. Sebagai negara yang memiliki sekitar 17.504 pulau, Indonesia dinilai belum memiliki kepolisian yang memadai, terutama di daerah perbatasan. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand kerap melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan mengeksploitasi kekayaan laut di dalamnya. Menteri Perkapalan dan Perikanan Indonesia mengatakan pencurian ikan oleh nelayan asing merugikan Indonesia Rp9,4 triliun per tahun. Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan untuk meningkatkan taraf ekonomi penduduk mungkin tidak akan terwujud tanpa sistem pengawasan yang baik. Selain itu, pengerahan personel TNI ke wilayah tersebut dimaksudkan untuk mengubah pola pengerahan TNI yang selama ini banyak difokuskan di Pulau Jawa. Namun persoalannya, jumlah SDM yang mencakup seluruh wilayah perbatasan masih belum terpenuhi. 3. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemberantasan korupsi membutuhkan lebih dari sekadar komitmen, mencegah dan memberantas korupsi bukanlah tugas yang mudah. Komitmen ini hari diakutualisasikan ke dalam strategi yang komprehensif, untuk meminimalkan empat aspek penyebab korupsi yang disebutkan sejauh ini. Strategi ini mencakup aspek preventif, detektif, dan represif. Dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. BPKP dalam buku SPKN di atas mengembangkan strategi pencegahan. Tindakan detektif dan represif dilakukan sebagai berikut: 1. Strategi pencegahan Strategi pencegahan bertujuan untuk mencegah korupsi melalui: Menghilangkan atau meminimalkan faktor penyebab atau kemungkinan terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan: 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya 3. Membangun kode etik di sektor publik 4. Membangun kode etik di sektor Parpol danOrganisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis 5. Meneliti sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan ; 6. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan peningkatannya kesejahteraan Pegawai Negeri 3. UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 1999 pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie sebagai janji untuk memberantas korupsi setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Mewujudkan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menjelaskan pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan perbuatan tercela bagi penyelenggara negara. Undang-undang juga mengatur pembentukan Komisi Penyelidikan independen untuk menyelidiki properti pegawai negeri dan mantan pegawai negeri untuk mencegah korupsi. Bersamaan dengan itu, dibentuk Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman. 4. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk memberantas korupsi di dalam negeri. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau merugikan suatu bangsa atau perekonomian nasional. Pengertian korupsi dijelaskan dalam 13 buah padal UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan menjadi 30 bentuk dan selanjutnya dibagi menjadi 7 jenis. penggelapan jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap, benturan kepentingan pengadaan, penipuan, dan kerugian keuangan negara. 5. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui peraturan ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat juga diminta untuk menyampaikan saran dan pendapat mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hak masyarakat dilindungi dan ditindaklanjuti dengan investigasi penegakan hukum. Masyarakat juga menerima penghargaan dari pemerintah atas partisipasinya yang diatur dalam peraturan ini. 5. Meningkatkan Kesadaran Anti Korupsi Bagi Generasi Muda Di Indonesia, peran generasi muda dalam perubahan dapat ditelusuri dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia sendiri baik itu di era penjajahan maupun di era kemerdekaan. Ada banyak gerakan gerakan pemuda yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia yang sebagian besar menunjukkan arah menuju perubahan. Dimasa penjajahan atau sebelum kemerdekaan, ada gerakan pemuda yang menghantarkan pemuda Indonesia untuk melakukan sumpah pemuda yang melibatkan berbagai pemuda dari seluruh Indonesia. Pemuda memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan atau agent of change. Potensi agent of change ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Potensi agent of change menjadikan generasi muda selalu diyakini sebagai asset bangsa. Hal serupa juga diyakini oleh Abraham Samad yang melihat potensi generasi muda dalam pencegahan korupsi. Agent of change dalam pencegahan korupsi amatlah penting untuk ditelusuri. Dengan menyadari perannya tersebut. maka diharapkan ada keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. 6. Nilai-nilai Integritas Korupsi a. Berani Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Yaitu Orang yang berani memiliki rasa percaya diri yang besar, pantang mundur. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat atau melaporkan tindak pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. b. Peduli kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. c. Adil Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, atau berpegang pada kebenaran. Sehingga penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. d. Mandiri kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Misalnya seseorang yang bercita-cita menjadi ekonom mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai masalah ekonomi, tidak berleha-leha. e. Kerja Keras Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. f. Sederhana Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Korupsi salah satunya dipicu oleh hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gajinya. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi.