SISTEM POLITIK INDONESIA, Assignments of International Relations

Download SISTEM POLITIK INDONESIA and more Assignments International Relations in PDF only on Docsity! SISTEM POLITIK INDONESIA Tesalonika br karo 20210510209 Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Banyak definisi yang berusaha menjelaskan sistem politik Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut lingkungan intramasyarakat akan memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya adalahlandasan ro haniah bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai. 2. Sistem politik Indonesia adalah kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. 3. Sistem politik Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia dapat menunjuk pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang. 4. Sistem politik Indonesia berfungsi seba gai mekanisme yang sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional juga memperhitungkan lingkungan masyarakatnya secara real. Banyak faktor yang dapat memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Menurut Rusadi, sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di Indonesia dapat diinterpretasikan, baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan sejarahnya, dapat dijumpai perbedaan esensial sistem politik di Indo nesia dari periode yang satu ke periode yang lain, misalnya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila, sedangkan falsafah negara tetap tidak berubah. Apa penyebab adanya perbedaan, bahkan gejala bertolak belakang antara cita-cita dan implementasinya? Jawabannya mengandung dua kemungkinan yang harus diselidiki lebih lanjut, yaitu: 1. falsafah tidak besar pengaruhnya terhadap sistem politik dan para politisi; 2. belum ditemukan standar dan model sistem politik Indonesia yang sesuai dan mendukung cita- cita negara. System politik internasional Kebijakan politik internasional dianggap sebagai suatu totalitas kebijakan negara terhadap dan interaksi dengan lingkungan di luar batas negaranya (Breuning, 2007). Hudson (2013b) mendefinisikan kebijakan politik internasional sebagai studi terhadap keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan dengan referensi atau dengan sedikit referensi atau setidaknya dengan memahami konsekuensi terhadap entitas eksternal negara bangsa mereka. Membangun pengertian tentang kebijakan politik internasional dapat juga dilakukan dengan mengenali karakterisktiknya. Salah satu karakteristiknya ialah menerapkan rasionalitas.Bahwa dalam mengambil keputusan di antara kalkulasi pilihan yang dimiliki, pemimpin global mengandalkan rasionalitasnya.Rasionalitas yang dimaksud salah satu maknanya adalah berarti bahwa kebijakan. pada hakikatnya terkait dengan akhir dari tujuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Yang dijelaskan dalam kebijakan politik internasional ialah keputusan atau decision.Decision ialah keputusan yang diambil dari sejumlah pilihan yang ada (Breuning, 2007). Keputusan ini dapat berasal dari rujukan (referensi) atau dengan mengetahui segala konsekuensi (akibat) yang dapat ditimbulkan pada entitas eksternal–atau negara lain dari kehidupan negara bangsa–dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (hubungan internasional). Kebijakan politik internasional suatu negara dapat ditelusuri dari para pembuat keputusan–bisa presiden maupun kelompok pengambil keputusan tergantung pada isu tertentu (issue area), meskipun juga mungkin untuk menganalisisnya dari sekelompok orang yang tidak memiliki posisi tersebut. Hal yang tidak dipelajari sebagai objek kajian yakni kesalahan (mistakes) atau keputusan yang bahkan tidak bisa dikonseptualisasikan memiliki komponen internasional dan atau hubungan internasional. Selain itu yang tidak dapat dipelajari sebagai kajian antara lain tindakan yang tidak memiliki tujuan atau tanpa maksud. Terdapat suatu situasi yang mana kebijakan mungkin dapat dianalisis menggunakan metodologi kebijakan politikinternasionaltetapitidakbisadikajimenggunakankebijakan publik (domestik). Ada pula jika terdapat kebijakan yang tidak dapat dikaji dalam kerangka kebijakan politik internasional, dan hanya dapat dianalisis menggunakan kebijakan publik (domestik). Penting bagi mahasiswa untuk merenungkan mengapa suatu kasus dapat dianalisis menggunakan kerangka kebijakan politik internasional dan tidak dapat dianalisis menggunakan kerangka kebijakan publik. Serta penting