Social Treaty atau Kesepakatan Sosial dan Hubungan dengan Keberadaan Negara dan Hukum, Quizzes of Law

Download Social Treaty atau Kesepakatan Sosial dan Hubungan dengan Keberadaan Negara dan Hukum and more Quizzes Law in PDF only on Docsity! DOSEN: Dr. YOYON M. DARUSMAN S.H., M.M. Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM001 Social Treaty atau Kesepakatan Sosial dan Hubungan dengan Keberadaan Negara dan Hukum Hukum negara adalah harus dipatuhi karena negara adalah hasil kesepakatan sosial (socia/ treaty). Setiap warga negara secara implisit telah berada dalam kontrak sosial untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara itu. Sebagai warga negara yang mengetahui hukum yang berlaku dan sebagai warga polis. Socrates pantang menolak atau mengelakan diri dari jeratan hukum atas dirinya. Meski ia tahu bahwa peradilan itu sesat, ia merasa wajib tunduk pada proses hukum itu. Kontrak sosialadalah sebuah _ perjanjian antararakyatdengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Karena itu, pemilihan umum tak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, melainkan juga sesuatu hal yang terpenting sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. DOSEN: Dr. YOYON M. DARUSMAN S.H., M.M. Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM001 Pemilu sebagai Perwujudan Kontrak Sosial Secara universal pemilihan umum merupakan institusi sekaligus praktek riil politik dalam rangka untuk memilih pemimpin politik nasional dan lokal. Praktek politik seperti ini nampaknya telah menjadi agenda yang bersifat permanen, yang dapat dijalankan setiap lima tahun sekali mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, dan hingga Orde Reformasi. Kondisi demikian yang menurut Dah/ merupakan gambaran ideal, dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain merupakan suatu sistem politik di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Karena itu, pemilihan umum tak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, melainkan juga sesuatu hal yang terpenting sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. DOSEN: Dr. YOYON M. DARUSMAN S.H., M.M. Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM001 Sebagai akibat pendiriannya bahwa hukum adalah satu sistem hubungan norma- norma maka kelsen dan penganut-penganutnya tidak mengakui hak-hakl perorangan (individual rights), kecuali sebagai satu akal teknik yang dapat dipergunakan atau tidak supaya dapat melaksanakan perjanjian-perjanjian hukum. kewajiban-kewajiban hukum merupakan inti dari hukum, oleh karena hukum adalah satu sistem “keharusan” (ought), sedang hak-hak menurut hukum adalah hanya soal kebetulan dan hukum dapat menyampingkannya. Menurut cara berpikir itu maka tidak ada apa yang dinamakan “hak-hak perorangan yang tak dapat dipisahkan dari manusia”. Hubungan antara negara dan hukum saling terkait, jika suatu negara tidak ada hukum, maka masyarakat yang ada di negara itu tidak akan tertata, sebaliknya, hukum tidak akan di terapkan jika tidak ada negara atau wilayah yang memiliki sebuah pemerintah. Jika hukum tidak ada di sebuah negara, masyarakat tidak akan hidup nyaman dan aman, karena tidak ada hukum yang menberikan sanksi terhadap seseorang yang melanggar pelanggaran, jadi, sebuah negara tidak akan berdiri jika tidak ada hukum di sebuah negara dan hukum tidak akan diterapkan jika tidak ada negara. Hukum dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, dalam hal ini adalah negara, hukum disetiap negara berbeda berdasarkan budaya dan agama masing- masing negara. DOSEN: Dr. YOYON M. DARUSMAN S.H., M.M. Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM001 Hubungan antara negara dan hukum adalah bahwa hukum bersifat mengikat, negara pun terikat oleh hukum, negara dalam hal ini pemerintah, membutuhkan hukum untuk mengatur rakyatnya, dan hukum harus adil, tidak memihak, karena negara tanpa aturan hukum akan lumpuh. Menurut Kelsen, kalau Negara telah dipandang sebagai kesatuan tatanan- tatanan, maka tidak terdapat kemungkinan lain untuk membedakannya dengan hukum. Negara dan hukum termasuk dalam katagori yang sama, yaitu “tatanan normative”. Wujud norma hukum dilihat dalam sifat paksa, maka secara sama hukum dan Negara adalah tatanan-tatanan paksa dalam arti system norma- norma yang mengatur secara paksa. Arti kata tujuan negara berakhir pada definisi hukum, karena negara atau pemerintah terikat dengan hukum. Menurut N.S.Timasheff (An Introduction to the sociology of Law, Cambridge, 1939, hal. 275) yang mengatakan bahwa hukum barulah timbul, jika suatu bangsa telah mencapai tingkat kebudayaan tertentu, sehingga pada waktu ini masih terdapat sejumlah bangsa-bangsa yang primitive yang tidak mengenal hukum. DOSEN: Dr. YOYON M. DARUSMAN S.H., M.M. Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM001 KESIMPULAN Hubungan Negara Dan Hukum 1. Negara telah dipandang sebagai kesatuan tatanan-tatanan, maka tidak terdapat kemungkinan lain untuk membedakannya dengan hukum. . Hubungan antara negara dan hukum adalah bahwa hukum bersifat mengikat, negara pun terikat oleh hukum . jika suatu negara tidak ada hukum, maka masyarakat yang ada di negara itu tidak akan tertata, sebaliknya, hukum tidak akan di terapkan jika tidak ada negara atau wilayah yang memiliki sebuah pemerintah. . Jika hukum tidak ada di sebuah negara, masyarakat tidak akan hidup nyaman dan aman, karena tidak ada hukum yang menberikan sanksi terhadap seseorang yang melanggar pelanggaran. . sebuah negara tidak akan berdirijika tidak ada hukum di sebuah negara dan hukum tidak akan diterapkan jika tidak ada negara