Public Accounting in Indonesian Local Government: Financial Transparency & Accountability, Study notes of English Literature

Download Public Accounting in Indonesian Local Government: Financial Transparency & Accountability and more Study notes English Literature in PDF only on Docsity! Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-444 436 ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS BELANJA MODAL DAN BELANJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BITUNG Gracella Claudia Rondonuwu 1 , Jenny Morasa 2 , Heince R.N Wokas 3 1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia E-mail : gracellaclaudia@outlook.com ABSTRACT Capital expenditure and personnel expenditure is one aspect that influences the government in planning the program and influential in decision making. Therefore, accounting for capital expenditures and personnel expenditures is a resource component deemed critical to meeting accountability requirements in accordance with the provisions. This study aims to determine whether the implementation of cash accounting system of capital expenditure and personnel expenditure at the Local Tax and Retribution Management Agency of Bitung City has been in accordance with applicable rules. The analytical method used is descriptive method. The result showed that the implementation of cash accounting system of capital expenditure and personnel expenditure at the Local Tax and Retribution Management Agency of Bitung City has been in accordance with the applicable Regulation of the Minister of the Interior Number 64 of 2013 regarding the Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards. However, there are still technical errors that occur constraints in the implementation. Keywords: Cash Expenditures, Capital Expenditures, Personnel Expenditures. 1. PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan good governance tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan undang-undang yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan terdapat didalam ruang entitas pemerintahan tersebut. SKPD disebut entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh pengeluaran kas. Pengeluaran kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai dana atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Gracella Claudia Rondonuwu, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas 437 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan salah satu revenue center pengelolaan penerimaan keuangan dimungkinkan dapat ditingkatkan kinerjanya karena SKPD memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dengan harapan yang besar terhadap pengelolaan keuangan daerah tentu perlu adanya sistem dan prosedur yang tentunya tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Meskipun telah ada aturan yang jelas mengenai pengelolaan pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada SKPD, namun seringkali masih ditemukan masalah- masalah seperti kesalahan pencatatan, prosedur yang tidak sesuai aturan dan lain-lain. 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Dasar Akuntansi Secara umum akuntansi memiliki konsep dasar yang menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan bagi praktek akuntansi. Muncul konsep-konsep dasar dalam penyajian maupun pelaporan keuangan entitas. Konsep dasar akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 22 dan 23 menyatakan bahwa asumsi dasar akuntansi berdasarkan dasar akrual dan kelangsungan usaha (going concern). 2.1.1 Pengertian Akuntansi Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang terus berkembang sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan informasi keuangan. Perkembangan tersebut telah menempatkan akuntansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari roda pemerintahan dan dunia usaha. 2.1.2 Fungsi Akuntansi Fungsi akuntansi adalah berhubungan dengan pencatatan transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi yang lain, dan penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan tersebut. Informasi akuntansi pada dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan. 2.2 Akuntansi Pmerintahan Dalam sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor publik swasta. Keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapain tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Bastian (2010 : 6) mendefinisikan akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi pemerintahan merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik (Mardiasmo, 2007 : 14). Sedangkan, Halim (2004 : 18) mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah sebuah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. 2.2.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) yang dikutip oleh Bastian (2010 : 77) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk: Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-444 440 tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (jumlah setelah dikurangi dengan potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam sub sistem akuntansi PPKD. 2.8 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa untuk pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran ditetapkan pengakuan belanja tersebut dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran. Artinya, ketika SPM telah ditandatangani oleh pengguna anggaran, maka PPK SKPD harus mengakui belanja tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan SAP mengenai pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran, yaitu diakui ketika telah mendapatkan pengesahan oleh unit yang memiliki fungsi sebagai perbendaharaan (BUD) dengan diterbitkannya SP2D GU dan SP2D Nihil (meski hal ini dibenarkan oleh IPSAP No 2). 2.8.1 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sistem Akuntansi Pengeluaran kas terdiri atas 4 sub sistem yaitu: 1. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Uang Persediaan (UP). 2. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU). 3. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Tambahan Uang Persediaan (TU). 4. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Langsung (LS). 2.8.2 Belanja Modal Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 2.8.3 Belanja Pegawai Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data atau tanya jawab dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung mengenai permasalahan penelitian. Gracella Claudia Rondonuwu, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas 441 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung, Kota Bitung. Waktu penelitian dimulai pada Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018. 3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan data 3.3.1 Jenis Data Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Penulis memilih menggunakan data kualitatif karena dalam penelitian ini penulis mengamati dan meneliti langsung kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Selain data kualitatif, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data kuantitatif karena penulis perlu meneliti laporan keuangan yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang berupa laporan realisasi anggaran dan neraca saldo yang disajikan dalam bentuk angka. 3.3.2 Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Penulis menggunakan data primer karena dalam penelitian ini penulis mendapatkan data secara langsung untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung melalui tanya jawab dengan pihak terkait dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan. 3.3.3 Metode Pengumpulan data 1. Teknik Wawancara Mengadakan tanya jawab langsung kepada responden atau pihak yang terkait dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab dengan Bendahara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung dan bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai yang diterapkan. 2. Teknik Dokumentasi Pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki instansi pemerintah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum kantor mengenai pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. 3.4 Metode Analisis Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2012 : 2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2012 : 29). 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Klasifikasi Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Adapun klasifikasi Belanja Modal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung terdiri dari: a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan d Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Sedangkan klasifikasi Belanja Pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung terdiri dari: a. Belanja Pegawai Gaji Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-444 442 b. Belanja Pegawai Non Gaji 4.1.1 Laporan Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Tahun 2015-2017 Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2015-2017 Tahun Uraian Anggaran Realisasi % 2015 B Belanja Modal Rp. 746.460.000 Rp. 733.344.000 98,24% 2016 Belanja Modal Rp. 449.551.940 Rp. 368.695.000 82,01% 2017 Belanja Modal Rp. 364.200.000 Rp. 363.620.000 99,84% Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2015-2017 Tahun Uraian Anggaran Realisasi % 2015 Belanja Pegawai Rp.6.333.406.739 Rp.6.156.113.447 97,20% 2016 Belanja Pegawai Rp.7.542.906.138 Rp.6.565.336.941 87,04% 2017 Belanja Pegawai Rp.8.746.300.308 Rp.8.621.819.589 98,58% Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Pada tahun anggaran 2015, total realisasi belanja modal adalah Rp.733.344.000 dari total anggaran sebesar Rp.746.460.000 atau sekitar 98,24% dari jumlah yang di anggarkan. Dan total realisasi belanja pegawai adalah Rp.6.156.113.447 dari total anggaran Rp.6.333.406.739 atau sekitar 97,20% dari jumlah yang dianggarkan. Pada tahun anggaran 2016, total realisasi belanja modal adalah Rp.368.695.000 dari total anggaran sebesar Rp.449.551.940 atau sekitar 82,01% dari jumlah yang dianggarkan. Dan total realisasi belanja pegawai adalah Rp.6.565.336.941 dari total anggaran sebesar Rp.7.542.906.138 atau sekitar 87,04% dari jumlah yang dianggarkan. Pada tahun anggaran 2017, total realisasi belanja modal adalah Rp.363.620.000 dari total anggaran sebesar Rp.364.200.000 atau sekitar 99,84% dari jumlah yang dianggarkan. Dan total realisasi belanja pegawai adalah Rp.8.621.819.589 dari total anggaran sebesar Rp.8.746.300.308 atau sekitar 98,58% dari jumlah yang dianggarkan. Sesuai rincian diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 realisasi belanja modal mengalami penurunan sekitar 16,23%, dan pada tahun 2017 realisasi belanja modal mengalami peningkatan sekitar 17,83%. Sedangkan realisasi belanja pegawai pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan sekitar 10,16% dan pada tahun 2017 realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sekitar 11,54%. 4.2.3 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bitung Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas pada SKPD. Untuk melaksanakan Belanja Modal dan Belanja Pegawai pada BPPRD Kota Bitung digunakan metode LS (Langsung). Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada BPPRD Kota Bitung adalah sebagai berikut: 1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)